Indonesia-OKI Mengeluarkan Komunike Untuk Menghentikan Kekerasan di Rakhine
Berita Dunia – Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengatakan bahwa Indonesia dan juga negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah sepakat untuk segera mengeluarkan komunike bersama supaya Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap warga dari etnis Rohingya.
"Jadi tadi negara-negara OKI sudah sepakat untuk segera mengeluarkan komunike bersama mendesak Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan," ujar Wapres Jusuf Kalla.
Lebih lanjut Wapres telah menjelaskan, kalau OKI ataupun PBB hanya dapat memberikan tekanan politik kepada pihak Myanmar untuk dapat segera menghentikan kekerasan. Pada pertemuan tertutup negara-negara OKI tersebut, tambah Wapres, disepakati juga secara bersama-sama untuk dapat membantu Rohingya dari sisi kemanusian dengan cara memberikan bantuan.
"Kita (OKI) telah sepakat bersama-sama dengan membantu para pengungsi Rohingya dan juga tentu Indonesia memiliki peran karena hanya kita yang diperbolehkan oleh pemerintah Myanmar," kata Wapres.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah menawarkan formula 4+1 untuk Rakhine State. Formula 4+1 tersebut adalah:
1. Mengembalikan stabilitas dan juga keamanan.
2. Menahan diri secara maksimal dan juga tidak menggunakan kekerasan.
3. Perlindungan kepada seluruh orang yang berada di Rakhine State, tanpa adanya memandang suku dan agama.
4. Pentingnya segera dibuka akses bantuan untuk kemanusiaan.
Sebelumnya, JK juga menilai bahwa keputusan pemerintah memberikan bantuan ke Rohingya adalah suatu tindakan yang baik dan positif. Terlebih lagi, pemerintah juga telah menyumbangkan sebagian uang rakyat untuk kebaikan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, ujar JK, bantuan untuk Rohingya bakalan diberitahukan secara luas ke masyarakat.
Hal tersebut juga disampaikan berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo menilai kalau bantuan pemerintah untuk Rohingya hanyalah pencitraan.
"Antara pencitraan dan juga informasi kan hanya beda sedikit memang, namun tergantung niatnya. Niat pemerintah merupakan apa yang dibayarkan orang disumbangkan orang tersebut telah terlaksana. Itu memang pemerintah apa saja pun berbuat begitu," kata JK.
Menurut dia, pencitraan dalam artian positif boleh saja. Hal itu agar masyarakat tahu ke mana saja uangnya digunakan.
"Rakyat itu kalau membayar pajak atau menyumbang supaya tahu. Apa yang Anda sumbangkan sudah sampai. Kalau kita diam-diam saja begitu kan nanti apa. Ini serba salah ini, diam-diam dikritik, terbuka juga dikritik," kata JK.
0 komentar:
Posting Komentar